Bergulir, Wacana Kab. Cikampek

Wacana pembentukan Kab. Cikampek yang digulirkan sejumlah tokoh setempat dinilai terlalu terburu-buru. Mereka terkesan mengesampingkan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi dalam pembentukan pemerintahan baru.

Demikian dikatakan Ketua Pengurus Daerah (PD) KNPI, Kab. Karawang, H. Soeroto, ketika diminta komentarnya mengenai wacana pembentukan Kab. Cikampek yang saat ini semakin santer dibicarakan tokoh masyarakat Cikampek.

"Di tilik dari segi potensi, saya kira Cikampek belum saatnya dijadikan sebagai kabupaten atau kota yang terpisah dari Kab. Karawang. Butuh waktu lama untuk menuju ke arah sana," ujar Soeroto, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/1).

Menurut dia, untuk membentuk pemerintahan yang baru diperlukan kajian akademis dan empiris secara mendalam. Dengan demikian, setelah pemerintahan itu lahir, masyarakat dan pejabatnya tidak dihadapkan pada permasalahan di kemudian hari.

Pemekaran pemerintahan, lanjut Soeroto, harus mengacu kepada beberapa faktor, seperti potensi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, dan infrastruktur pendukung. "Dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk, mungkin saja pembentukan Kabupaten Cikampek sudah memenuhi persyaratan. Namun dilihat dari segi potensi dan infrastruktur, pembentukan pemerintahaan di bagian timur Kabupaten Karawang itu belum saatnya dilakukan," kata Soeroto.

Menurut dia, untuk melengkapi infrastruktur pemerintahan yang baru, diperlukan dana sedikitnya Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar. Padahal di sisi lain, masyarakat di wilayah itu masih membutuhkan dana untuk keperluan yang lebih urgen, seperti pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pemeliharan kesehatan.

Dikatakan, para tokoh lokal hendaknya bisa belajar dari pengalaman. Alasannya, pembentukan pemerintahan baru tidak semuanya berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu contoh, kata Soeroto, adalah pembentukan Kota Banjar yang memisahkan diri dari Kab. Ciamis. Hingga sekarang masyarakat di kota itu belum terlihat lebih maju. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang menginginkan bergabung kembali dengan Kab. Ciamis.

Mendukung

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD yang juga warga Cikampek, H. Deden Darmansyah mengatakan, dirinya sangat mendukung pembentukan Kabupaten atau Kota Cikampek yang terpisah dari Kab. Karawang. Alasannya, dengan pemekaran pemerintahan tersebut rentang kendali pelayanan akan lebih dekat sehingga dianggap bisa lebih menyejahterakan masyarakat.

Apalagi, kata Deden, dilihat dari berbagai potensi yang ada, pembentukan Kab./Kota Cikampek sudah memenuhi persyaratan, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan Suatu Daerah.

Menurut dia, jika Kab./Kota Cikampek tebentuk, pemerintahan baru itu sedikitnya akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 400 miliar. Nilai tersebut dianggap layak untuk mengelola suatu daerah.

Wacana pembentukan Kab./Kota Cikampek, kata Deden, bukan tanpa dasar. Pasalnya, hal itu sempat digulirkan oleh Gubernur Jabar Danny Setiawan ketika berpidato dalam suatu acara di Hotel Plaza, Kota Bukit Indah, Purwakarta, beberapa waktu lalu.

Waktu itu gubernur menyampikan target pemekaran pemerintaah di Jawa Barat mencapai 42 kabupaten/kota. "Saya kira pada tahun 2015 mendatang Cikampek harus sudah terpisah dari Kabupaten Karawang," kata Deden. (A-106)***

Sumber :

http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=8409